Rencana pemerintah untuk memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi beberapa kementerian yang lebih spesifik menuai berbagai tanggapan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah potensi dampak pemecahan ini terhadap efisiensi birokrasi. Seorang pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa langkah ini justru dapat memperpanjang alur birokrasi yang sudah ada, alih-alih membuatnya lebih ringkas dan efektif. Analisis ini didasarkan pada pengalaman restrukturisasi kementerian sebelumnya dan potensi tantangan koordinasi antarlembaga yang baru.
Totok Amin menjelaskan bahwa dampak pemecahan Kemendikbudristek, meskipun mungkin bertujuan untuk memberikan fokus yang lebih mendalam pada setiap sektor (pendidikan dasar-menengah, pendidikan tinggi-riset, dan kebudayaan), berpotensi menciptakan lapisan-lapisan birokrasi baru. Setiap kementerian yang berdiri sendiri akan membutuhkan struktur organisasi, anggaran, dan prosedur operasional yang terpisah. Hal ini secara inheren dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, yang pada akhirnya dapat merugikan dunia pendidikan secara keseluruhan.
Lebih lanjut, dampak pemecahan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antar kementerian. Kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan saling terkait, dan tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, bisa terjadi ketidaksinkronan atau bahkan tumpang tindih program. Misalnya, transisi siswa dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi memerlukan sinergi yang kuat antara kementerian yang berbeda jika keduanya dipisahkan. Pengamat pendidikan ini menekankan bahwa peran kementerian koordinator akan menjadi sangat penting untuk memastikan arah kebijakan yang jelas dan terpadu.
Selain itu, dampak pemecahan terhadap anggaran juga perlu dipertimbangkan. Pembentukan kementerian baru akan memerlukan alokasi anggaran untuk operasional, termasuk gaji pegawai, infrastruktur, dan program-program baru. Jika tujuannya adalah efisiensi, maka peningkatan potensi biaya ini harus diimbangi dengan manfaat yang signifikan dalam hal kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, tanpa perencanaan yang matang, risiko pembengkakan anggaran tanpa peningkatan efektivitas sangat mungkin terjadi.
Sebagai kesimpulan, dampak pemecahan Kemendikbudristek menurut pengamat pendidikan adalah potensi bertambahnya birokrasi. Meskipun ide pemisahan mungkin didasari oleh niat baik untuk memberikan perhatian yang lebih spesifik pada setiap sektor, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan potensi risiko terhadap efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah restrukturisasi benar-benar membawa perbaikan substantif, bukan sekadar perubahan struktural yang justru memperpanjang prosedur dan menghambat kemajuan pendidikan bangsa.